Viral.. Ketua DPRD Tapteng ‘Adu Mulut’ Saat Rapat Tertutup, Kiyedi Beri Issu Berita Hangat, Pj Bupati Tapteng Sebut Itu Fitnah

TAPTENG – MEDIAMASIP
Video berdurasi 3,28 menit beredar luas di kalangan wartawan, ketika Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr Sugeng Riyanta S.H, M.H, diduga ‘Adu Mulut’ dengan Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu, Jumat (22/12/2023).

Hal itu pun terlihat pada video didokumentasikan salah seorang yang hadir saat rapat tertutup dipimpin oleh Pj Bupati Tapanuli Tengah, Sugeng Riyanta bersama jajarannya di aula lantai dua Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Usai kejadian dugaan cekcok mulut dengan Pj Bupati Tapteng, beberapa saat kemudian sebuah video dengan waktu 1,52 menit pun beredar di grup WhatsApp. Dalam video itu, terlihat Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Khairul Kiyedi Pasaribu sedang dikonfirmasi oleh beberapa wartawan di depan Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Tapteng, yang menyebutkan kehadiran dirinya bersama beberapa anggota Dewan di lokasi itu dalam rangka Inspeksi Mendadak (Sidak).

“Yang pastinya kami melakukan sidak, mungkin ada yang tidak beres di Dinas Kesehatan ini. Karena kami dengar seminggu yang lewat ada beberapa Kepala Puskesmas yang memang mungkin Pak Pj sudah konferensi pers. Bahkan ada rekaman video yang terdengar, memvideokan pengakuan pomotongan pemotongan,” ujar Kiyedi yang juga sebagai Ketua DPD Partai NasDem Tapanuli Tengah.

Ketua DPRD Tapteng meminta agar informasi pemotongan disampaikan kepada media.

“Kalau memang ada pemotongan yang di video itu, tolong sampaikan ke media. Tolong sampaikan ke media apa isi dari yang disampaikan di rumah Dinas Pj Bupati. Jangan seolah-olah disini yang tersisa satu orang, kalau bisa banyak orang lah biar yang video juga ketahuan,” sebutnya dalam video yang beredar Jumat.

Menurut Ketua DPRD Tapteng, Sugeng Riyanta hadir di Tapanuli Tengah merupakan Kepala Daerah bukan seorang Jaksa.

“Pj Bupati ini sebagai Kepala Daerah disini bukan menjadi seorang Jaksa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan penting saya sampaikan berita hangat, saya pernah jumpa dengan Pj Bupati ini bahkan dua kali ketemu. Saya tanya beliau, adakah agenda politik di Kabupaten Tapanuli Tengah, beliau menjawab tidak,” bebernya.

“Tapi beliau bersaksi, atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Wallahi, Lillahi Ta’ala, beliau memili pasangan Anis Muhaimin kepada saya. Atau ditanya bersumpah atas nama anak istrinya, saya pun siap bersumpah. Itu sangat sangat bersyukur bahwa Bapak Pj Bupati ini mau memilih Anis – Muhaimin pada saat Pilpres nanti. Jadi itu yang sangat penting disampaikan. Jadi kami minta, kalau memang mau mendidik jangan seperti itu caranya,” ungkapnya dalam video tersebut.

Di lain tempat, Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr Sugeng Riyanta S.H, M.H, pada waktu dikonfirmasi Utamanews.com menduga dirinya telah difitnah oleh Ketua DPRD Tapteng, bahkan eks Koordinator Jamintel Kejaksaan RI ini, justru sibuk menggaungkan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Tidak benar itu fitnah yang keji. Tugas saya sebagai Pj Bupati justru menegakkan netralitas ASN. Tidak ada urusan saya dengan dukung mendukung Capres, saya ini bukan siapa-siapa dan tentu tidak bisa berbuat apa-apa dalam urusan Pilpres,” tegas mantan Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Tahun 2018 silam.

Lanjut Pj Bupati Tapanuli Tengah, Ketua DPRD Tapteng diduga sengaja membuang issu karena terkesan tak terima dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat yang dibentuk oleh Sugeng Riyanta.

Bahkan, kata lelaki yang pernah menduduki Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI ini, telah melakukan penonaktif-an Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Tapteng dalam persoalan dugaan Pungutan Liara (Pungli) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) sebanyak 50 persen.

“Ketua DPRD sengaja melempar issu itu karena keberatan dengan keputusan saya menonaktifkan Kadinkes karena sedang diperiksa oleh Inspektorat atas dugaan pelanggaran disiplin berat, yaitu melakukan pungli atau pemotongan atas Biaya Operasional Kesehatan (BOK-red) dan Jasa Pelayanan (Jaspel-red) sebanyak 50% jatah para pegawai bidang kesehatan, Dokter, Bidan dan Perawat,” terang Sugeng melalui pesan WhatsApp.(ded)

Editor: Tohap Manurung,SH