Terkait Persoalan Lahan Lamtoras vs PT TPL. Kapolres Simalungun Bersama Dandim 0207 Duduk Bersama Memediasi

SIMALUNGUN – MEDIAMASIP

Kapolres Simalungun AKBP Ronal Sipayung SIK bersama Komandan Kodim (Dandim) 0207 Simalungun Letkol Hadrianus Yossy SB SIPem MHan melakukan mediasi permasalahan lahan yang diklaim Kelompok Lamtoras Sihaporas perihal lahan kawasan Hutan Tanaman Industri Toba Pulp Lestari (HTI TPL) di Nagori Sihaporas Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sunatera Utara, Selasa ( 23/8 -2022 ).

Menurut siaran pers Humas Polres Simalungun, Rabu (24/2_2022), Saat berlangsung mediasi, Joni Ambarita selaku perwakilan Lamtoras meminta agar lahan 70 hektar yang dikuasai oleh pihak TPL diserahkan kembali kepada masyarakat. Karena menurut masyarakat lahan tersebut milik nenek moyang mereka.

Pada kesempatan mediasi juga, Kapolres Simalungun meminta supaya kelompok LAMTORAS tidak bertindak anarkis dan tetap beraktifitas seperti biasa. Baik masyarakat mau pun dari pihak TPL.

“Tadi sudah disepakati antara masyarakat dan pihak TPL, kegiatan kedua belahpihak (TPL dan Kelompok Lamtoras) bisa beroperasional seperti biasanya, begitu juga masyarakat dapat merawat lahan yang sudah tanami dilokasi ini, itu kesepakatan pertama, Kemudian, ada juga hal-hal yang akan dimediasi, Pemerintah daerah Simalungun akan membuat Tim Verifikasi dan membuat pertemuan kembali,” ujarnya.

Ketika disinggung terkait pengerusakan eucalyptus. Kapolres Simalungun mengatakan akan mengutamakan kenyaman dan kondusif untuk semua pihak.,”Target kita disini menjaga kemanan dan ketertiban, kita pingin semuanya kondusif dulu, jadi hal-hal yang terjadi kemarin kita coba dulu melakukan situasi supaya aman, kami dari kepolisian mengutamakan keamanan supaya kondusif,” Pungkas AKBP Ronal Sipayung,

Sementara itu, Dandim 0207 Simalungun Letkol Hadrianus Yossy SB SIPem MHan menyampaikan, porsi TNI dilokasi sengketa lahan tidak lain memonitoring wilayah dan membantu tugas kepolisian menjaga keamanan.

“Dari TNI sendiri punya porsi monitoring wilayah, kemudian mendukung kepolisian menciptakan situasi yang aman dan kondusif melalui aparat otorial Koramil setempat, bulan depan juga TNI dari Kodam akan melakukan kegiatan penghijauan (Go Green) di HTI TPL Sektor Aek Nauli (kawasan Huta Sihaporas) diantaranya Penanaman pohon 1500 pohon keras.

Kami juga berharap kepada warga Sihaporas agar mendukung program Pemerintah , dalam rangka penghijauan dan normalisasi debit air Danau Toba . Karena memang atensi dari Pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata proritas,”ujar Dandim.

Sementara, Kabag Tapem Simalungun Amon Charles Sitorus mengatakan akan menyampaikan permasalahan lahan antara TPL dan Masyarakat kepada pimpinan (Bupati),” Kita harapkan kepada masyarakat supaya bisa menahan diri, dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan diri sendiri, sampai adanya nanti keputusan hukum apakah ada tanah adat di Kabupaten Simalungun, ” Ujar Amon,

Sedangkan Kasat Pol PP Simalungun Adnadi Girsang tetap menghimbau masyarakat agar bisa menahan diri supaya tercipta situasi yang aman dan kondusif.

Pantauan dilokasi, puluhan anggota TNI – Polri disiagakan di lokasi lahan yang bermasalah. Begitu juga dari masyarakat mengatas namakan LAMTORAS. Tidak ketinggalan puluhan anggota Satpol PP Simalungun.

Hanya saja penanganan kasus pembabatan tanaman Eucalyptus yang diperkirakan mencapai 200 Ha lebih di kawasan yang disengketakan ‘Kelompok Lamtoras’ termasuk pengerusakan mobil, alat berat, penebangan eucalyptus siap panen yang ditebangi untuk mengalangi jalan masuk ke TKP dan kasus pemukulan terhadap Humas TPL atas nama Rudi Panjaitan, sampai saat ini tetap berproses sesuai tatanan Hukum yang berlaku di NKRI dimana menurut Kapolres Simalungun kasus yang sudah ditangani Polres Simalungun terkait perseteruan kelompok Lamtoras vs TPL sudah ada yang masuk dalam tahap penyidikan.

Saat menyikapi persoalan itu, Ketua DPP Partuha Maujana Simalungun (PMS) pimpinan Dr Sarmedi Purba mengingatkan kelompok-kelompok terkait yang selalu mencoba mengklaim ‘tanah adat’ di wilayah Kabupaten Simalungun dengan tegas menyampaikan bahwa di bumi Habonaron Do Bona ini, tidak ada dan tidak mengenal tanah adat, “Saya sebagai Ketua DPP PMS Simalungun, siap bersaksi jikalau suatu saat dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan sejarah itu” Ujar Dr Sarmedi. ( Effendy Bakkara )
Editor: Tohap Manurung,SH