Kontroversi Pencabutan SK HNSI Sibolga, Linda Hutagalung Tegaskan Ketidaksetujuannya

SIBOLGA – MEDIA MASIP

Kontroversi mewarnai Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Sibolga setelah Linda Hutagalung, Ketua HNSI wilayah Kota SIbolga, dengan tegas membantah pernyataan terkait pembekuan atau pencabutan mandatnya. Linda menyampaikan keberatannya terhadap keabsahan dokumen yang menjadi dasar pembekuan tersebut.

Linda menyoroti bahwa dokumen yang diterimanya dalam bentuk PDF hanya berisi tanda tangan scan tanpa dilengkapi oleh Surat Pernyataan (SP) satu dan SP dua.

“Anehnya tidak ada SP satu dan SP dua, kesalahan saya di mana? Atau pencabutan SK itu saya kurang tahu juga apa dasarnya,” tegas Linda.

Ia juga mempertanyakan alasan mendadaknya pembekuan tersebut, mengingat selama ini tidak ada permasalahan yang mendasarinya. Linda mengundang pihak media untuk mengonfirmasi hal ini kepada Ketua DPD Sumatera Utara, sambil menegaskan bahwa dirinya mengabdi pada HNSI sebagai bentuk amal ibadah syariyah.

Meskipun menjabat sebagai Ketua HNSI kota Sibolga periode 2021-2026, Linda menyatakan bahwa pembekuan atau pencabutan mandat baginya tidak menjadi masalah.

“Mohon maaf bukan HNSI yang memberi saya makan, justru uang saya yang habis untuk HNSI,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Linda menyoroti pernyataan mengenai tidak adanya DPC Kabupaten Sibolga, melainkan hanya DPC Kota Sibolga. Ia juga mencatat bahwa hubungan antara HNSI dan Lanal Sibolga selama ini berjalan baik, tanpa adanya konflik.

“Kalau mereka menganggap ada masalah dengan saya, saya juga tidak tahu masalah apa itu. Alhamdulillah selama ini hubungan baik-baik saja. Kalau saya pikir Danlanal itu orang baik,” tambahnya.

Linda menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang diterimanya mengenai pembekuan tersebut. “Semasih belum sampai ke tangan saya hanya bentuk di WhatsApp, saya anggap ini tidak ada apa-apanya,” tandasnya.

Ditanya tentang kemungkinan pemecatan, Linda menyatakan bahwa hanya rukun-rukun yang membuat mosi tidak percaya yang dapat mencabut SK-nya, dan hal itu baru akan terjadi setelah digelar Muscab. “Jadi tidak ada kabupaten Sibolga artinya ini dianggap sah atau tidak. Coba tanyakan kepada Zulfahri sendiri,” jelas Linda.(DED)