Siantar Antara Kemegahan Menara, Markas Komando, dan Bayang-Bayang Kriminalitas

Pematangsiantar sering kali dibanggakan sebagai “Miniatur Indonesia” dan salah satu kota paling toleran di tanah air. Predikat ini tidak berlebihan jika melihat lanskap kotanya yang unik: menjadi pusat bagi lebih dari lima kantor pusat sinode gereja, menara-menara masjid yang megah, ikon agama Buddha yang menonjol, hingga kehadiran institusi keamanan yang masif seperti markas Rindam.

Namun, sebuah pernyataan dari mantan Wali Kota Pematangsiantar  MP dalam sebuah pertemuan menyentil nurani kita: mengapa di kota yang dikepung oleh pusat-pusat spiritual dan benteng keamanan ini, tingkat kriminalitas justru tetap mencemaskan? Pernyataan ini menjadi autokritik juga baginya, mengingat bahwa beliau pernah menduduki kursi kepemimpinan di Pematangsiantar.

Belakangan ini, ruang digital kita, seperti grup Facebook “Siantar Punyan Cerita”—dibanjiri oleh rekaman CCTV dan video aksi kriminalitas yang meresahkan. Mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah warga, hingga narkoba dan judi online yang kian terbuka. Ironisnya, rumah ibadah, rumah pendeta, bahkan gereja pun tak lagi luput dari sasaran.

Kejadian yang menimpa penulis dan beberapa pemuka agama menjadi bukti nyata adanya degradasi moral; para pelaku kriminal tidak lagi memiliki rasa segan terhadap simbol kesucian maupun kewibawaan aparat keamanan.

Robohnya Kesalehan Publik

Fenomena ini merupakan bentuk nyata dari apa yang disebut oleh seorang penulis opini serta dosen di lembaga STFT Jakarta, yakni: Yonky Karman sebagai “Robohnya Kesalehan Publik”.

Dalam bukunya Runtuhnya Kepedulian Kita, Karman mengkritik keras praktik beragama yang hanya berhenti pada aspek ritual. Kita terjebak pada “kesalehan kosmetik”. kita mungkin bangga dengan banyaknya pusat organisasi agama dan markas militer, namun gagal membangun integritas publik yang menghidupi nilai-nilai kejujuran dan keamanan di ruang terbuka.

Ketika kriminalitas merajalela di kota yang agamis, itu adalah tanda bahwa agama, pemerintah, dan aparat penegak hukum belum terintegrasi secara substansial. Agama cenderung terlalu asyik dengan urusan internal dan seremoni, sementara pemerintah serta aparat sering kali tampak gagap menangani akar masalah yang mendistrak kehidupan masyarakat. Padahal, agama seharusnya menjadi “modal sosial” yang menjiwai kebijakan publik untuk mengatasi ketidakadilan.

Pertanyaannya: sejauh mana sinergi nyata antara pemerintah, aparat, dan tokoh agama dalam menelisik degradasi moral ini hingga ke akar rumput?

Akar Masalah: Perut atau Candu?

Kita harus jujur bertanya: apakah maraknya pencurian ini terjadi karena kemiskinan struktural yang membuat rakyat terjepit, atau karena candu judi online dan narkoba yang memicu “kemiskinan mental”? Judi online dan narkoba telah menciptakan manusia-manusia yang menghalalkan segala cara demi memuaskan adiksi.

Di sinilah integrasi lembaga agama dan pemerintah diuji. Lembaga agama tidak boleh hanya berkhotbah tentang keindahan surga di dalam gedung yang megah, sementara jemaatnya di luar sedang terjerat narkoba atau kesulitan makan. Teologi publik menuntut agama untuk turun tangan menyelidiki beban ekonomi umatnya dan melindungi generasi muda Siantar dari kehancuran moral.

Kritik Ilahi atas Formalisme Agama

Tuhan sendiri sangat keras mengkritik praktik keagamaan yang mengabaikan keadilan dan keamanan sosial. Dalam Amos 5:21-24, Tuhan berfirman: “Aku membenci, Aku menghinakan perayaanmu… tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir dengan deras.”

Ayat ini adalah tamparan bagi kita di Siantar. Tuhan tidak terkesan dengan banyaknya kantor sinode, kemegahan rumah ibadah, atau simbol keamanan jika warga masih merasa terancam di rumahnya sendiri. Keadilan dan rasa aman adalah bentuk ibadah yang nyata, jauh lebih berharga daripada upacara yang megah namun hampa makna.

Langkah Nyata: Menuju Aksi Integratif

Sudah saatnya pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga agama di Pematangsiantar berhenti berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh aksi nyata yang terintegrasi:

Agama sebagai Basis Data Sosial: Lembaga agama harus tahu persis kondisi ekonomi jemaatnya. Jika ada yang terjerat judi online atau kelaparan, berikan solusi ekonomi kreatif dan pendampingan, bukan sekadar kutukan moral.

Pemerintah dan Aparat sebagai Penegak Moralitas Publik: Aparat jangan hanya hadir secara reaktif setelah kejadian. Harus ada rekayasa sosial dan perhatian ketat untuk menutup ruang bagi bandar narkoba serta judi online di setiap gang kota Siantar.

Jika kita hanya diam sementara video kriminalitas terus diputar di layar ponsel kita, maka sebenarnya “surau” dan “sinode” kita sedang roboh secara moral. Bangunannya boleh tetap berdiri kokoh, namun fungsinya sebagai penjaga martabat manusia telah sirna. Siantar harus kembali menjadi kota di mana warganya bisa tidur nyenyak, bukan kota yang cemas di bawah bayang-bayang kemegahannya sendiri.

Di era digital yang kian canggih, akses informasi kini berada dalam genggaman tangan. Namun, kemudahan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mempercepat distribusi pengetahuan; di sisi lain, media sosial menjadi ladang subur bagi penyebaran berita bohong (hoax) demi mengejar algoritma atau keuntungan materiil. Tanpa filter yang kuat, masyarakat mudah menelan mentah-mentah informasi yang beredar, yang pada akhirnya berdampak fatal pada harmoni kehidupan beragama, termasuk di tengah masyarakat kita yang majemuk.

Fenomena ini bukan sekadar asumsi sosiologis. Merujuk pada data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sepanjang tahun 2024 saja teridentifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks yang beredar di ruang digital. Memasuki tahun 2026, survei menunjukkan penetrasi internet di Indonesia telah menembus 80,66% populasi. Ironisnya, pesatnya digitalisasi ini tidak dibarengi dengan kenaikan indeks literasi yang signifikan, sehingga ruang publik kita kerap sesak oleh narasi yang mendoktrin dan mengarahkan pengguna pada paradigma yang keliru.

Setidaknya, ada empat dampak destruktif dari rendahnya literasi informasi yang perlu kita waspadai:

Pertama, budaya menghakimi (judging). Rendahnya literasi membuat seseorang terjebak dalam pemahaman sepihak. Tanpa mekanisme check and balance, pengguna media sosial dengan mudah melontarkan caci maki di kolom komentar hanya berdasarkan potongan informasi yang tidak utuh. Perspektif yang dangkal ini sering kali menjebak masyarakat untuk memberikan penghakiman moral tanpa dasar, yang mencederai etika berkomunikasi antarumat beragama.

Kedua, distorsi realitas dan salah terjemah konflik. Kita sering melihat bagaimana konflik global, seperti perang di Timur Tengah, diterjemahkan secara keliru sebagai murni perang agama. Padahal, jika kita jeli melihat dengan kacamata politik dan ekonomi, terdapat kompleksitas kepentingan yang jauh lebih luas. Tanpa literasi yang baik, masyarakat kita di daerah mudah terprovokasi untuk membela salah satu pihak dengan sentimen agama yang membabi buta, yang justru berpotensi merusak kerukunan domestik.

Ketiga, polemik pernyataan tokoh publik. Sebagai contoh, baru-baru ini pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai konflik global dan posisi Indonesia memicu perdebatan hangat di ruang digital. Dalam konteks ini, rendahnya literasi informasi membuat masyarakat sering kali hanya membaca headline berita yang bombastis tanpa mendalami konteks utuh pernyataan tersebut. Akibatnya, muncul polarisasi opini yang saling serang; satu pihak menganggap pernyataan tersebut sebagai pembelaan terhadap kelompok tertentu, sementara pihak lain melihatnya dari sudut pandang kemanusiaan. Tanpa sikap kritis, perdebatan tokoh bangsa seperti ini justru menjadi alat untuk memecah belah akar rumput.

Keempat, manipulasi teknologi AI. Tantangan semakin berat dengan hadirnya teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mampu memalsukan wajah dan suara (Deepfake). Kita sering melihat video yang seolah-olah menunjukkan aksi intoleransi, padahal video tersebut adalah hasil rekayasa. Bagi masyarakat yang kurang teliti, distorsi semacam ini menjadi “makanan lahap” yang memicu kemarahan kolektif yang salah sasaran.

Menghadapi tantangan ini, kita diingatkan oleh sebuah prinsip etis universal untuk selalu melakukan pengujian terhadap informasi. Dalam tradisi Kristiani, teks 1 Tesalonika 5:21 secara tegas menyatakan: “Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.”

Pesan ini mengajak kita semua,tanpa memandang latar belakang keyakinan untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas melalui langkah praktis.

Kita perlu memverifikasi identitas pembuat berita dan menggunakan metode 5W + 1H secara konsisten. Kita harus mencari titik konvergensi kemanusiaan, bukan justru memperuncing dikotomi. Sebagai warga negara yang tinggal di lingkungan yang plural seperti di Pematang Siantar dan sekitarnya, kita harus sadar bahwa kedamaian sangat bergantung pada kemampuan kita memetakan masalah dengan akal sehat.

Sebagai penutup, mari kita tingkatkan literasi digital sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kehidupan yang harmonis hanya bisa terwujud jika kita bijak memilah informasi dan tidak membiarkan akal sehat kita dibelokkan oleh informasi sumbang. Jangan biarkan jempol kita menjadi pemicu perpecahan, melainkan jadikan ia alat untuk menyebarkan kedamaian dan kebenaran.(*)