MEDAN – MEDIAMASIP
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya (Gembira) menyoroti pembangunan Sistem Pengelolan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang yang akan melayani kebutuhan air di Kota Medan Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang.
Ketua DPP Gembira, Yudhi William Pranata pada rilis yang diterima awak media ini meminta, Kementerian PUPR, KPK RI, BPK RI dan komisi V DPR RI untuk segera turun ke Sumut memonitoring proyek SPAM di Medan.
“Kita menemukan dugaan adanya kerugiaan keuangan Negara pada proyek SPAM Mebidang yang kita nilai sangat amburadul. Kita berharap Presiden RI, bisa turun melihat apa yang dirasakan masyarakat akibat dampak proyek tersebut dan adanya dugaan kerugian negara yang kami temukan,” ungkap Yudhi, di Medan, Jumat (24/2/2023).
Aktivis Sumut itu juga mengatakan, bahwa dirinya akan menggelar aksi unjukrasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumut menyikapi amburadulnya proyek SPAM Mebidang tersebut.
Dia juga membeberkan beberapa fakta yang mereka temukan di lapangan yang secara nyata telah terjadi pembiaran dan dengan sengaja tidak mengikuti apa yang menjadi persyaratan tekhnis, meliputi faktor tekhnis dalam keselamatan kerja.
Pertama, Yudhi menyebutkan PT Abipraya – Hutama Karya (KSO) tidak bekerja secara profesional sebagaimana seharusnya perusahaan BUMN dengan sengaja mengerjakan proyek pemerintah tanpa mengikuti syarat tekhnis.
Kemudian, PT Abipraya – Hutama Karya (KSO) bekerja tidak sesuai dengan penawaran kerja dengan secara sengaja menggunakan peralatan yang berbeda dari syarat tekhnis.
Selanjutnya, PT Abipraya – Hutama Karya (KSO) bekerja tanpa mempedulikan keselamatan kerja Pekerja dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang harusnya di lakukan demgan alat boring.
Mereka juga menilai konsultan pengawas, dalam hal ini seharusnya melakukan pengawasan atas pemenuhan syarat tekhnis, dokumen tender, dan dokumen penawaran, ternyata terindikasi melakukan pembiaran atau sengaja tutup mata atas kondisi pelaksanaan pekerjaan sesuai pengamatan mereka.
“Jadi wajar pekerjaan yang seharusnya berakhir pada Desember 2022 Addendum yang menimbulkan kerugian negara pekerjaan di kerjakan secara manual,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, DPP Gembira juga membeberkan perusahaan yang mengerjakan proyek SPAM Mebidang tersebut, yakni PT Bina Pemuda, PT Manolo Putera, PT Parik Sambungan dan PT Kalirandoe Jaya Abadi.
“Kita akan Demo minta Presiden turun karena Pembangunan SPAM Mebidang yang Amburadul yang merugikan kerugian negara,” ujarnya.(Jufri)
Editor: Tohap Manurung,SH
Discussion about this post