Kontroversi Pemilihan Kepling di Sibabangun, Warga Protes Keras Terhadap Tindakan Otoriter Lurah

Tapanuli Tengah – Media Masip

Kegiatan pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling) yang berlangsung di Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Sabtu malam (20/4/2024) berakhir ricuh. Acara yang dilaksanakan di aula pertemuan Kecamatan Sibabangun ini diwarnai protes dari puluhan warga yang merasa tidak diundang.

Menurut para warga, pemilihan Kepling yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat melalui mekanisme pemungutan suara tidak sesuai dengan undang-undang. Erni Tanjung, warga setempat dan juga Pimpinan Aisiyah Ranting Sibabangun, menegaskan bahwa seharusnya pemilihan dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan semua warga.

“Pemilihan dilakukan secara gelap dan tanpa keterlibatan warga luas, ini sangat bertentangan dengan kesepakatan awal yang sudah diumumkan di masjid dan media online,” ujar Erni.

Kekesalan juga diungkapkan oleh Soritua Napitupulu, warga lainnya, yang menuduh Lurah Sibabangun bertindak otoriter dan sepihak dalam proses pemilihan. “Kami tidak terima dengan cara-cara seperti ini. Apabila pemerintah daerah tidak mengambil tindakan, kami akan melakukan aksi lebih lanjut,” tegas Soritua.

Di sisi lain, Dzulfadli Tambunan, seorang tokoh masyarakat setempat, mengklarifikasi bahwa seharusnya Kepala Lingkungan diangkat langsung oleh Camat berdasarkan usulan Lurah, bukan melalui pemilihan. “Agenda pertemuan ini seharusnya untuk membahas kendala dalam pemilihan, bukan untuk melakukan pemilihan itu sendiri,” ungkap Dzulfadli, yang juga sempat memprotes proses yang dilakukan.

Dzulfadli menambahkan bahwa pemilihan seharusnya melibatkan masyarakat secara langsung sesuai dengan kesepakatan awal. “Kriteria tokoh yang ada sekarang ini tidak jelas dan tidak ada kejelasan hukum. Lebih aman jika mengikuti aturan yang sudah ada dan mengusulkan nama-nama ke Camat untuk diangkat,” jelasnya.

Dzulfadli juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mendukung kebijakan yang tidak berdasarkan pada aturan yang jelas untuk menghindari polemik di masa depan. “Lurah ini terlalu merasa bisa melakukan apa saja, sudah saatnya kinerjanya dievaluasi,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Sekdakab Tapteng, Dr. Erwin Hotmansah Harahap, yang dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.(Ded)