Pengurus PSI Siantar Soroti Ada Intimidasi Penerima PKH Dan BPNT Oleh Oknum Tak Bertanggung Jawab

SIANTAR – MEDIAMASIP
Bantuan yang disalurkan dan diterima dari Pemerintah seringkali disalah gunakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sering digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak.

Seperti yang terjadi di Kota Pematang Siantar dimana penerima Profram Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) di Kota Pematangsiantar saat ini merasa dalam tekanan serta ketakutan namanya dicoret oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya relawan, Selasa, (30/1/2024).

Para penerima PKH Dan BPNT saat ini mendapat ancaman lantaran para penerima tidak berbelanja di e-warung yang sudah ditentukan oleh orang yang mengatasnamakan dirinya relawan.

“Kami diancam, kalau tidak belanja di tempat yang ditentukannya, akan ditindaklanjuti penegak hukum untuk diperiksa”, ujar Marolop Manurung menirukan salah seorang keluhan warga Pematang Siantar saat curhat kepadanya..

Padahal, dalam surat Kementrian Sosial No S-171/MS/BS.00.01/2/2023, terkait Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako, tertanggal 24 Februari 2023, untuk tidak lagi melaksanakan penyaluran bantuan sosial melalui e-warung.

Dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima Bantuan Sosial Program Sembako dengan melakukan penarikan uang tunai dari rekening KPM.

Dikarenakan, berdasarkan rekomendasi komisi VII DPR RI tanggal 8 Februari 2023, terkait evaluasi e-warung karena menjadi ‘Bancakan’ oknum – oknum yang memanfaatkan dana bantuan untuk KPM.

Marolop S. Manurung, Wakil Ketua DPD Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pematangsiantar sekaligus Bakal Calon Walikota Siantar sangat menyayangkan adanya intimidasi atau ancaman yang diterima warga penerima manfaat.

“Saya sangat menyayangkan ada ancaman kepada warga penerima manfaat, kalau tidak belanja di E-warung sesuai instruksi arahan dari orang yang mengatasnamakan dirinya relawan”, ujarnya di Kantor PSI Siantar, Rabu (31/1/ 2024) siang.

Untuk itu Marolop meminta kepada penegak hukum dan Pemko Pematang Siantar untuk menertibkan oknum- oknum jahat seperti itu.

“Penegak hukum dan Pemko harusnya tertibkan oknum jahat itu, Jangan rakyat kecil ditindas, Sudahlah jangan tambahkan beban mereka, Itukan salah satu program pemerintah untuk meringankan warga miskin”, Jelas Marolop S Manurung.

“Aturannya sudah jelas, harusnya mereka dilindungi, Apalagi mereka sudah demo 2 (Dua) kali” Tambahnya.

Sementara itu Sekretaris DPD PSI Siantar Fani Fadlillah menegaskan akan terus memperjuangkan hak rakyat.

“Program Pemerintah ini akan terus di perjuangkan dan terus, Ingat..!! PSI Partainya Pak Jokowi”, tegas Sekretaris DPD PSI Siantar. (Tohap)