Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Simalungun Bersiap Menghadapi Peningkatan Inflasi Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024

Media Masip – Pematangsiantar

Dalam mengantisipasi potensi peningkatan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Simalungun menggelar High Level Meeting di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar pada Rabu (7/12). Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi, dan dihadiri oleh berbagai unsur strategis pengendalian inflasi, termasuk Bank Indonesia (BI), Kepolisian, Bulog, Organisasi Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan lainnya.

Menurut data historis, tekanan inflasi cenderung meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Peningkatan aktivitas dan permintaan masyarakat menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas-komoditas selama periode tersebut.

Wakil Bupati Zonny Waldi dalam arahannya menyampaikan pentingnya sikap bijak masyarakat dalam menghadapi kondisi akhir tahun yang rentan terhadap inflasi. Ia menghimbau agar masyarakat belanja bijak, sesuai kebutuhan, tidak menimbun barang, dan menghindari sikap konsumtif yang berlebihan.

Deputi Kepala Perwakilan BI Pematang Siantar, Abdul Haris, menekankan perlunya sinergi dalam menguatkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah. Ia juga menyoroti kerjasama TPID sebagai faktor utama keberhasilan dalam menjaga inflasi Kota Pematang Siantar pada rentang 3,0% ± 1% di tahun 2023.

Beberapa inisiatif diusulkan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Simalungun, termasuk percepatan periode tanam, pemanfaatan lahan rawa, dan optimalisasi sumur bor. Dukungan produksi kepada petani juga terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca, terutama curah hujan tinggi di bulan Desember 2023.

Pentingnya penilaian terkait infrastruktur irigasi di Kabupaten Simalungun juga ditekankan, termasuk kecukupannya dalam menyuplai pengairan di sektor pertanian. Keterlibatan efektif dari seluruh perangkat daerah dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggap sebagai upaya pengendalian inflasi dari aspek anggaran.

Penguatan pengendalian inflasi di daerah juga perlu dilakukan dari sisi permintaan dan penawaran. Langkah-langkah konkret melibatkan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli, pemulihan ekonomi melalui operasi pasar, penguatan komoditas pangan strategis, peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, kerjasama antar daerah, distribusi pangan, infrastruktur teknologi informasi, dan koordinasi antar instansi dan daerah.

Dengan kerjasama lintas sektor dan dukungan masyarakat, diharapkan Kabupaten Simalungun dapat menghadapi tantangan inflasi dengan lebih efektif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.(ANDIKA)