BINJAI – MEDIAMASIP
Para Wakil Rakyat Kota Binjai, tampak geram melihat kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dalam mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat.
Hal itu terungkap ketika sidang Paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di kantor DPRD Binjai, Rabu (12/7/2023).
Menurut pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Binjai menekankan agar Wali Kota Binjai, Amir Hamzah meningkatkan tata kelola keuangan.
Hal itu dikarenakan sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan keuangan.
Padahal, sebelumnya selama 5 tahun berturut belakangan, Pemko Binjai selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Binjai ke depannya. Laporan keuangan menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Karena baiknya suatu Pemerintahan bisa dilihat dari baiknya pengelolaan keuangan. Begitu juga sebaliknya, tidak baiknya keuangan menunjukkan tidak baiknya pemerintahannya,” kata juru bicara F-PAN, Adil Putra.
Selanjutnya, Fraksi PAN DPRD Binjai menekan Pemko Binjai agar memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Binjai yang cenderung menurun, sehingga berdampak terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan.
“Sementara pertumbuhan ekonomi masyarakat Binjai meningkat. Ini menunjukkan berbanding terbalik dengan PAD. Sehingga sudah selayaknya dikelola secara profesional agar capaian PAD meningkat sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Kemudian, Fraksi PAN juga meminta kepada Pemko Binjai agar menaikkan anggaran RSUD dr Djoelham, guna memperbaiki sarana dan prasarana juga pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (Jufri)
Editor: Tohap Manurung,SH
Discussion about this post